Dakwah dari jajahan iblis laknatullah Prof. Wakar Uddin bin Mashihuddin, Pimpinan Rohingya Arakan Union. (berkleycenter.georgetown.edu) ...

Pimpinan Rohingya Seru PBB agar Lindungi Muslim di Provinsi Rakhine Myanmar Pimpinan Rohingya Seru PBB agar Lindungi Muslim di Provinsi Rakhine Myanmar

Pimpinan Rohingya Seru PBB agar Lindungi Muslim di Provinsi Rakhine Myanmar

Pimpinan Rohingya Seru PBB agar Lindungi Muslim di Provinsi Rakhine Myanmar

Dakwah dari jajahan iblis laknatullah
Prof. Wakar Uddin bin Mashihuddin, Pimpinan Rohingya Arakan Union. (berkleycenter.georgetown.edu)
dakwatuna.com – Myanmar. Direktur Jenderal Perhimpunan Rohingya Arakan (Dirjen ARU), Prof. Wakar Uddin bin Masihuddin, meminta agar misi PBB dapat melindungi Muslim Rohingya di Provinsi Rakhine, Myanmar. Menurutnya, serangan dari militer Myanmar dan milisi Budha masih terus berlanjut hingga saat ini.
Dilansir dari Aljazeera.net, Sabtu (30/09/2017), Masihuddin memperingatkan dampak jika misi perlindungan tidak dikirim. Katanya, hal itu akan membuat Muslim Rohingya terus dibunuh oleh militer dan ekstrimis Budha. ARU sendiri merupakan perhimpunan yang menaungi lebih dari 61 organisasi Rohingya di seluruh dunia.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wScenicpuzzle_5644961 Ia melanjutkan, serangan demi serangan masih terus dilancarkan ke Provinsi Rakhine. Muslim Rohingya yang masih bertahan di sana, lanjutnya, satu per satu menemui ajal karena tidak mendapatkan makanan.
Sejak 25 Agustus lalu, sekitar setengah juta Muslim Rohingya dilaporkan lari ke wilayah Bangladesh. Hal itu mereka lakukan untuk menyelamatkan nyawa dari kekejaman militer Myanmar dan ekstimis Budha.
Masihuddin menjelaskan, saat pasukan memasuki desa-desa Muslim, mereka menembakkan peluru ke udara. Ketika para penduduk Muslim melarikan diri, datanglah milisi Budha dan kemudian membakari rumah-rumah penduduk Muslim. Itulah fakta yang menyebabkan Muslim Rohingya berusaha keras menyeberangi perbatasan ke Bangladesh.
Menurut Mashihuddin, cara terbaik melindungi Muslim Rohingya adalah dengan resolusi DK PBB yang berdasarkan rekomendasi Komite yang dipimpin Kofi Annan. Ia menambahkan, saudara-saudaranya ditolak untuk mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan oleh pemerintah Myanmar. (whc/dakwatuna)
Sumber: Al-Jazeera

0 komentar: